Warung kopi di samping
Lapas Darjo ini benar-benar menyimpan aura yang sangat dasyat. Buktinya setiap
kali cangkruk disana, aku selalu nemu inspirasi untuk membuat tulisan yang
akhirnya terpampang di sini. Yang jelas bukan warungnya yang malati, tapi
omongan teman-teman secangkrukan yang pating cluet itulah yang bak sumur
informasi.
Seperti beberapa waktu lalu, setelah
bicara ngedabrus dan saling gojlok antar teman, pembicaraan kamipun terfokus
pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Ada seorang teman yang bilang, sentral kekuasaan
selalu berubah arah di setiap era pemerintahan.
Ia bilang, di jaman orde baru lalu,
kekuasaan berada sepenuhnya di tangan eksekutif. Saking berkuasanya
sampai-sampai yang namanya pimpinan eksekutif bisa menentukan orang-orang yang
akan duduk di legislatif.
Jangan tanya masalah hukum. Karena
kibasan pedang sang peri keadilan pada saat itu benar-benar berada pada kendali
sang eksekutif. Pokoknya hampir semua lini dikuasai. Akibatnya korupsi pun
menjadi-jadi meski tak sampai muncul di permukaan karena pers dan LSM hanyalah
menjadi jangkep-jangkepan saja.
Di awal era reformasi, berhembuslah
wind of change. Tongkat komando berpindah tangan ke legislatif. Kumpulan
orang-orang di kantor dewan itu menjelma jadi dewa. Eksekutif jadi tak berdaya.
Mereka dijadikan buruh pemerahan, sedangkan sapinya tetap rakyat.
Untungnya ‘Kala Mangsa’ itu
tak berlangsung lama. Berikutnya giliran yudikatif yang berkuasa penuh. Pejabat
korup dan anggota legislatif di semua level yang hobi ngutil uang rakyat
disikat habis.
Tapi itupun bukan berarti supremasi
hukum sudah benar-benar berdiri tegak menjejak bumi pertiwi. Karena justru
merekalah yang jadi virus baru. Saking parahnya, sampai-sampai di masa Abdul
Rahman Saleh menjadi jaksa Agung dulu, DPR malah sempat menyebut institusi
Kejaksaan sebagai Kampung Maling.
Omongan itu memang sempat mengundang
kemarahan, namun akhirnya tudingan itu terbukti dengan tertangkapnya Jaksa Urip
yang memperjualbelikan hukum. Selanjutnya bola salju itupun mengenlinding
kemana-mana.
Hanya saja gelindingan itu masih
bisa disetir arahnya, persis permainan kolas neker di pasar malem jaman dulu.
Pejabat-pejabat yang sudah nggak bisa ditoto sajalah yang yang dilindas.
Sedangkan pejabat yang masih loman atau ada kepentingan tertentu tetap
dibiarkan bernafas lega.
“Itu tandanya yang namanya korupsi
sudah terstruktur dan tersistem di negeri ini. Lha iyo koq bisa gitu ya,” ujar
seorang teman yang sehari-hari berprofesi sebagai penyiar sekaligus wartawan
radio.
Terus seorang lainnya menimpali.
Katanya, “Soalnya pejabat-pejabat nang Indonesia ia salah sumpah. Coba rungokno
ta, kalau ada yang pelantikan, si pemimpin pasti para pejabat baru mengucapkan
sumpah jabatan. Nah kalimat pertama yang diucapkan sang pemimpin itu adalah
‘ikuti saya’. Mangkakno iku kalau pimpinannya korup, para pejabat baru itu akan
ikut-ikutan jadi korup seperti pemimpinnya. Begitu seterusnya sampai sekarang
ini.”
“Terus bagaimana kalau pimpinannya
jujur?” tanya teman yang lain. “Pejabat yang baru dilantik yo gak ngomong,
cumak nggremeng thok, supaya kebiasaan korupsi itu bisa dilestarikan.”
Seorang PNS yang menjadi komunitas
cangkruk disitu akhirnya ikut angkat bicara. “Kalau nanti aku jadi pejabat dan
nglantik bawahanku, aku gak ngomong ikuti saya, tapi mari baca bersama. Dadi
kalau ada yang korupsi aku gak sampek dieret-eret,” ujarnya.
(Termuat di Tabloid Headline)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar